SetiapGuru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) akan mendapatkan dana sebesar Rp. 7.800.000,00 per tahun. Artinya, dalam satu bulan, tiap GTT dan PTT di sekolah tersebut akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 650.000,00. Yangtentu saja ukuran dunia tidak bisa dijadikan ukuran. Tak terkecuali dalam masalah gaji bulanan, yang tentu keberkahan lebih utama dari jumlahnya. "Meski ada sekolah Muhammadiyah yang SPP-nya mahal, tapi gaji gurunya hanya 6 koma," kata Mu'ti. "Namun, jangan diartikan 6 koma itu dengan 6 koma 4 atau lima juta rupiah. Menetapkanstandar kerja untuk tiap guru dan pegawai; THR, lahir anak dan kemalangan besarnya sesuai yang diatur oleh Yayasan. Pasal 8. Hak Guru dan Pegawai. Gaji sesuai dengan yang dibuat oleh Yayasan dengan memperhatikan kebutuhan guru dan pegawai; Mendapat Tunjangan Hari Raya, Sakit, menikah, lahir anak dan kemalangan yang besarnya Herumenafsirkan pasal tersebut, di mana gaji guru itu seharusnya di atas kebutuhan hidup minimum, yaitu ada batasan dan standar. Namun yang terjadi di lapangan masih banyak yayasan maupun kepala sekolah yang menetapkan gaji guru honorer sesuai dengan seleranya masing-masing. DalamPasal 14 ayat a tersebut dikatakan bahwa gaji guru seharusnya di atas kebutuhan hidup minimum, artinya ada batasan, ada standar, yaitu kebutuhan hidup minimum. Meski begitu, Heru mengungkapkan, masih banyak yayasan maupun kepala sekolah yang menetapkan gaji guru honorer tanpa memperhatikan kebutuhan guru. Standargaji guru honorer ini penting untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang telah membantu negara dalam menjalankan kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. "Namun yang terjadi di lapangan masih banyak yayasan maupun kepala sekolah yang menetapkan gaji guru honorer sesuai dengan seleranya masing-masing," ungkap Heru. . Nom Pay grid for teachers Dernière mise à jour 18 février 2022 Taille Ko Type de fichier PDF Description Grille salariale des enseignants employés par le gouvernement du Yukon. En anglais Télécharger Jakarta Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI meminta pemerintah untuk menetapkan standar gaji guru honorer atau guru nonPNS. Standar gaji guru honorer ini penting untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang telah membantu negara dalam menjalankan kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan amanah dari UU Guru dan Dosen Pasal 14 ayat a yang menyebutkan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. "Sudah hampir 15 tahun usia UU ini berlaku, tetapi tidak ada satu pun kebijakan pemerintah yang lahir untuk mengimplementasikan pasal tersebut,” kata Sekjen FSGI, Heru Purnomo, Senin, 30 November 2020. Pasal ini juga menyebutkan, bahwa gaji guru itu seharusnya di atas kebutuhan hidup minimum. Artinya ada batasan, ada standar, yaitu kebutuhan hidup minimum. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? "Namun yang terjadi di lapangan masih banyak yayasan maupun kepala sekolah yang menetapkan gaji guru honorer sesuai dengan seleranya masing-masing," ungkap Heru. Penggunaan istilah kebutuhan hidup minimum ini sebenarnya berasal dari peraturan terkait dengan Ketenagakerjaan, sehingga jika dianalisis lebih lanjut maka sebagian besar aturan pada UU Guru Dosen beririsan dengan UU Ketenagakerjaan, khususnya pada pasal-pasal yang terkait dengan guru honorer. Baca juga KPAI 86 Persen Sekolah Belum Siap Dibuka Januari 2021 Tetapi UU Ketenagakerjaan sendiri mulai tahun 2005 tidak lagi menggunakan standar kebutuhan hidup minimum, tetapi standar kebutuhan hidup layak yang dianggap lebih manusiawi. "Pada titik ini kami menilai bahwa dari sisi pengupahan atau penghasilan ternyata nasib buruh lebih baik dari nasib guru,“ timpal Wasekjen FSGI, Mansur yang juga guru di Lombok. Selanjutnya, Wasekjen FSGI lainnya, Fahriza Marta Tanjung, Wasekjen FSGI lainnya mengaku sangat miris jika pada saat ini masih ada guru yang digaji Rp100 ribu sampai Rp150 ribu per bulannya. Bahkan gaji ini diberikan secara rapel, tiga bulan sekali, pada saat Dana Bantuan Operasional Sekolah BOS dicairkan. Kasus seperti ini, kata Fahriza, banyak terjadi pada sekolah-sekolah negeri yang kekurangan guru dan menggunakan Dana BOS sebagai satu-satunya sumber pembiayaan sekolah. "Jangan sampai upaya untuk mewujudkan pendidikan gratis melalui Dana BOS, sebagaimana yang sering digaungkan pemerintah, malah mengorbankan dan menyengsarakan guru." tegasnya. Salah satu organisasi anggota FSGI, SeGI Medan, pernah melakukan survei pada 2011 yang menemukan bahwa gaji guru itu selayaknya 1,88 kali lipat dari UMR Upah Minimum Regional. Survei ini menggunakan Permennaker yang berlaku pada saat itu, terkait Komponen Hidup Layak untuk Pekerja Lajang, sebagai instrumen survei. Namun untuk kebutuhan survei, instrumen Daftar Komponen Hidup Layak tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kerja guru. Termasuk juga dari sisi Kualifikasi dan Kompetensi guru, yang secara umum, lebih tinggi dari buruh. Jika hasil survei ini digunakan untuk menentukan gaji guru honorer yang layak, maka untuk kota-kota berikut, yang telah menetapkan UMR-nya pada tahun 2021, dapat ditentukan standar gaji guru honorernya seperti disajikan data berikut ini 1. Kabupaten Karawang UMR, Gaji Guru Layak 2. Kota Bekasi Rp. UMR, Gaji Guru Layak 3. Kabupaten Bekasi Rp UMR, Rp Gaji Guru Layak 4. DKI Jakarta Rp UMR, Gaji Guru Layak 5. Kota Depok UMR, Gaji Guru Layak 6. Kota Surabaya UMR, Rp. Gaji Guru Layak 7. Kabupaten Gresik UMR, Gaji Guru Layak 8. Kabupaten Sidoarjo UMR, Rp. Gaji Guru Layak 9. Kabupaten Pasuruan UMR, Gaji Guru Layak 10. Kabupaten Mojokerto Gaji Guru Layak

standar gaji guru yayasan